Bekerja ke luar negeri secara aman berarti mengikuti prosedur resmi yang telah ditetapkan pemerintah. Tahapannya meliputi:
- Mencari informasi lowongan resmi
- Mendaftar melalui jalur yang legal
- Melengkapi dokumen persyaratan
- Mengikuti pelatihan dan uji kompetensi
- Menandatangani perjanjian kerja
- Mengurus paspor dan visa kerja
- Mengikuti Orientasi Pra Pemberangkatan (OPP)
PMI disarankan tidak menggunakan jalur ilegal karena berisiko mengalami penipuan, eksploitasi, atau perdagangan orang.
Beberapa persyaratan umum menjadi PMI antara lain:
- Memiliki KTP elektronik
- Berusia minimal 18 tahun
- Sehat jasmani dan rohani
- Memiliki ijazah atau keterampilan tertentu
- Memiliki sertifikat kompetensi jika dipersyaratkan
- Memiliki paspor dan visa kerja
- Terdaftar dalam sistem penempatan resmi pemerintah
Kompetensi menjadi syarat utama karena banyak negara membutuhkan tenaga kerja yang terampil dan profesional.
- Kemampuan bahasa asing
- Keterampilan teknis sesuai bidang kerja
- Sertifikat pelatihan kerja
- Pengalaman kerja tertentu
Semakin tinggi kompetensi PMI, semakin besar peluang memperoleh pekerjaan dengan gaji dan pelindungan yang lebih baik.
Calon PMI dapat meningkatkan kompetensi melalui:
- Pelatihan di Balai Latihan Kerja (BLK)
- Pelatihan bahasa asing
- Sertifikasi kompetensi kerja
- Pelatihan keterampilan sesuai jabatan yang diminati
Pemerintah daerah dan kementerian juga bekerja sama dengan lembaga pelatihan untuk menyiapkan calon PMI yang siap kerja.
Paspor adalah dokumen identitas resmi yang dikeluarkan pemerintah Indonesia sebagai tanda pengenal warga negara ketika bepergian ke luar negeri.
Visa adalah izin masuk atau izin bekerja yang dikeluarkan oleh negara tujuan kepada seseorang.
Singkatnya:
- Paspor diterbitkan oleh pemerintah Indonesia
- Visa diterbitkan oleh negara tujuan
Keduanya wajib dimiliki PMI sebelum bekerja ke luar negeri.
Beberapa jenis visa untuk ke luar negeri antara lain:
- Visa kerja → untuk bekerja secara resmi di luar negeri
- Visa pelatihan/magang → untuk program pemagangan atau training
- Visa pelaut/awak kapal → untuk pekerjaan di sektor pelayaran dan perikanan
- Visa kunjungan/turis → hanya untuk wisata dan tidak boleh digunakan untuk bekerja
PMI wajib menggunakan visa kerja sesuai jenis pekerjaan di negara tujuan. Penggunaan visa wisata untuk bekerja melanggar aturan imigrasi negara tujuan dan dapat menyebabkan deportasi, denda, atau masalah hukum lainnya.
Lowongan kerja resmi dapat diakses melalui sistem SISKOP2MI yang disediakan pemerintah.
- Melihat lowongan kerja resmi
- Mengetahui negara tujuan penempatan
- Melihat persyaratan pekerjaan
- Memantau proses penempatan PMI
Masyarakat diimbau berhati-hati terhadap lowongan kerja dari media sosial yang tidak jelas legalitasnya.
Pemerintah memberikan pelindungan kepada PMI sejak sebelum bekerja, selama bekerja, hingga setelah kembali ke Indonesia, meliputi:
- Informasi dan edukasi kerja aman
- Pelindungan hukum
- Jaminan sosial dan asuransi
- Pendampingan kasus
- Bantuan pemulangan PMI bermasalah
- Program pemberdayaan ekonomi setelah kembali ke daerah asal.
Pelindungan ini merupakan bagian dari amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
Pemberangkatan PMI secara resmi dapat dilakukan oleh:
- Pemerintah melalui skema penempatan antar negara (G to G)
- Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) yang memiliki izin resmi pemerintah
- Perusahaan yang melakukan penempatan pekerja dalam satu grup usaha (Untuk Kepentingan Perusahaan Sendiri/ UKPS)
- PMI secara mandiri sesuai ketentuan yang berlaku
Masyarakat diimbau memastikan pihak pemberangkat memiliki izin resmi agar terhindar dari penipuan dan penempatan ilegal.
Masyarakat dapat memeriksa legalitas perusahaan melalui:
- Dinas ketenagakerjaan setempat
- Kantor pelayanan PMI daerah
- Sistem informasi resmi pemerintah seperti SISKOP2MI
Perusahaan resmi biasanya memiliki:
- Surat izin resmi
- Alamat kantor yang jelas
- Perjanjian kerja resmi
- Proses pelatihan dan pemberkasan sesuai aturan
Beberapa risiko bekerja secara ilegal antara lain:
- Tidak mendapat pelindungan hukum
- Rentan mengalami penipuan dan perdagangan orang
- Gaji tidak dibayar
- Kekerasan atau eksploitasi kerja
- Sulit mendapatkan bantuan dari pemerintah
- Risiko deportasi dan hukuman dari negara tujuan
Karena itu calon PMI diimbau selalu mengikuti prosedur resmi pemerintah.
Jika PMI mengalami masalah seperti kekerasan, penahanan paspor, gaji tidak dibayar, atau masalah hukum, PMI dapat:
- Menghubungi KBRI atau KJRI
- Menghubungi hotline pengaduan pemerintah
- Melapor kepada atase ketenagakerjaan
- Menghubungi keluarga untuk membantu pelaporan