Jakarta, KP2MI (26/10) – Penyiapan pekerja migran harus beralih dari pola supply driven ke demand driven. Kebutuhan pengguna di negara tujuan harus menjadi dasar penentuan kompetensi, kurikulum, lokasi pelatihan, kesiapan lembaga vokasi, hingga pengakuan kompetensi.
Hal tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI), Komjen Pol. Dwiyono saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) 2026 dengan tema "Sinergitas Penyiapan Lembaga Vokasi Pekerja Migran Indonesia yang Kompeten dalam Mendukung Program SMK Go Global”, Senin (26/10) di Jakarta.
Di sisi lain, Indonesia memiliki potensi sumber daya manusia besar. Hingga 2045, tenaga kerja potensial diperkirakan terdapat lebih dari 207 juta orang. Sementara itu, tercatat ada sebanyak 1,4 juta lulusan pendidikan vokasi, namun pengangguran masih di atas 7 juta orang.
"Kalau kita tidak kelola dengan baik, bonus demografi ini bukan berdampak positif, tetapi bisa berdampak negatif bagi negara kita," ujarnya.
Selanjutnya, Dwiyono juga menyinggung target peserta Program SMK Go Global dengan jumlah 500.000 orang. Dengan target tersebut, maka diperlukan lembaga vokasi yang mampu menghasilkan calon pekerja migran yang siap kerja.
"Kita tidak sekadar membutuhkan lembaga vokasi yang tersedia secara jumlah, namun lembaga yang mampu menghasilkan calon pekerja migran Indonesia yang benar-benar siap bekerja sesuai dengan negara penempatan," tegasnya.
Ia juga meminta beberapa langkah penguatan dalam penyiapan program direktif Presiden tersebut. Penguatan dilakukan lewat pemetaan kapasitas, standarisasi mutu pelatihan, dan sertifikasi kompetensi. Dwiyono meminta perguruan tinggi dan migrant center berperan lebih aktif.
Kepada Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI), ia meminta untuk bersinergi dengan dinas tenaga kerja dan dinas pendidikan di daerah untuk menjaring calon pekerja migran yang berminat bekerja ke luar negeri.
"Dengan demikian hasil Rakornas tidak berhenti sebagai dokumen kesepakatan, namun menjadi langkah nyata yang dapat diukur dan dievaluasi bersama," kata Sekjen.
Ia menegaskan keberhasilan SMK Go Global tidak diukur dari jumlah sekolah yang berpartisipasi, tetapi dari lulusan yang berkompetensi sesuai kebutuhan global, terserap di pekerjaan layak, dan terlindungi selama bekerja.
"Ini harapan kita semua, agar para pekerja migran tidak ada lagi yang berangkat nonprosedural, tidak ada lagi yang dianiaya, dilanggar haknya," ujarnya.
Turut hadir dalam kegiatan baik luring maupun daring perwakilan kementerian/lembaga, Kepala Dinas Pendidikan dan Ketenagakerjaan Provinsi, Kepala BP3MI seluruh Indonesia, pimpinan perguruan tinggi, lembaga pelatihan vokasi, serta pengelola migrant center. **(Humas)
