Selamat Datang di website BP2MI Provinsi Sumatera Barat

Sejarah Singkat

Lahir BNP2TKI

Pada tahun 2004 lahir Undang-undang No 39/2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, yang pada pasal 94 ayat (1) dan (2) mengamanatkan pembentukan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI). Kemudian disusul dengan lahirnya Peraturan Presiden (Perpres) No 81/2006 tentang Pembentukan BNP2TKI yang struktur operasional kerjanya melibatkan unsur-unsur instansi pemerintah pusat terkait pelayanan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) antara lain Kemenlu, Kemenhub, Kemenakertrans, Kepolisian, Kemensos, Kemendiknas, Kemenkes, Imigrasi (Kemenhukam), Sesneg dan lain-lain.

Pada tahun 2006 pemerintah mulai melaksanakan penempatan TKI Program Government To Government (G to G) atau antar pemerintah ke Korea Selatan melalui Direktorat Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri (PPTKLN) di bawah Direktorat Jenderal PPTKLN Depnakertrans. Pada awal tahun 2007 ditunjuk Mohammad Jumhur Hidayat sebagai Kepala BNP2TKI melalui Keppres No 02/2007, yang kewenangannya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Tidak lama setelah Keppres pengangkatan itu yang disusul pelantikan Mohammad Jumhur Hidayat selaku Kepala BNP2TKI, dikeluarkan Peraturan Kepala BNP2TKI No 01/2007 tentang Struktur Organisasi BNP2TKI yang meliputi unsur-unsur intansi pemerintah tingkat pusat terkait pelayanan TKI. Dasar peraturan ini adalah Instruksi Presiden (Inpres) No 6/2006 tentang Kebijakan Reformasi Sistem Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia.

Dengan kehadiran BNP2TKI ini maka segala urusan kegiatan penempatan dan perlindungan TKI berada dalam otoritas BNP2TKI, yang dikoordinasi Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi namun tanggung jawab tugasnya kepada Presiden. Akibat kehadiran BNP2TKI pula, keberadaan Direktorat Jenderal PPTKLN otomatis bubar berikut Direktorat PPTKLN karena fungsinya telah beralih ke BNP2TKI. Program penempatan TKI G to G ke Korea Selatanpun dilanjutkan oleh BNP2TKI, bahkan program tersebut diperluas BNP2TKI bekerjasama Pemerintah Jepang untuk Penempatan G to G TKI Perawat pada tahun 2008, baik untuk perawat rumah sakit maupun perawat lanjut usia.

 Unit Pelaksana Teknis di Sumatera Barat

Semenjak tahun 2009, layanan kepada Pekerja Migran Indonesia (PMI) atau yang dulunya dikenal dengan nama Tenaga Kerja Indonesia (TKI) asal Sumatera Barat telah diberikan dengan nama instansi Pos Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (P4TKI). Sebagai salah satu perpanjangan tangan dari lembaga pusat yang berada di daerah, P4TKI Padang berada di bawah koordinasi Balai Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Pekanbaru.

Pada tahun 2011, Unit Pelayanan Terpadu (UPT) di Sumatera Barat berkembang menjadi LP3TKI (Loka Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia) sesuai dengan surat keputusan PER.09/KA/IX/2011 di bawah pimpinan kepala LP3TKI, Basliyuzar. Dalam kiprahnya pelayanan kepada TKI asal Sumatera Barat dilayani dengan baik. Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Biro Perencanaan dan Administrasi Kerjasama BNP2TKI Agusdin Subiantoro mengatakan bahwa LP3TKI sebagai unit  kecil dengan status sewa, tetapi praktik pelayanan yang dilakukan pada TKI dan keluarganya setingkat melebihi beberapa Balai yang ada. LP3TKI Padang pada 2012 menangani pelayanan penempatan TKI sebanyak 1.329 orang terdiri atas 173 laki-laki dan 1.156 perempuan.

Meningkatnya jumlah TKI asal Sumatera Barat pada tahun 2014 membuat UPT di daerah ini menjadi Balai Pelayanan Penempatan dan Pelindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Padang. Berdasarkan Instruksi Menteri Pendayagunaan Republik Indonesia Nomor: B/2894/M.PAN-RB/07/2014  pada tahun 2014 di Kota Padang dibentuklah Unit Pelaksana Teknis yang langsung dipimpin oleh seorang Kepala Balai yakni Drs. Harris Nainggolan, MM.

BNP2TKI Bertransformasi Menjadi BP2MI

Pada tahun 2017 keluar Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan disusul Peraturan Presiden Nomor 90 tahun 2019 tentang Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, yang menunjuk BNP2TKI bertransformasi menjadi Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) sebagai Badan yang bertugas sebagai pelaksana kebijakan dalam pelayanan dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia secara terpadu.

Di era baru BP2MI, arah kebijakan BP2MI memiliki tema besar pelindungan PMI yaitu Memerangi Sindikasi Pengiriman PMI Nonprosedural. Dengan Sasaran Strategis: Meningkatnya Pelindungan dan Kesejahteraan PMI dan Keluarganya, serta Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik. Dengan Tujuan: Terwujudnya Pelindungan PMI melalui Penempatan PMI Terampil dan Profesional Guna Meningkatkan Kesejahteraan PMI dan Keluarganya Sebagai Aset Bangsa, serta Terselenggaranya Peningkatan Tata Kelola Organisasi yang Efisien, Efektif, dan Akuntabel.

Tranformasi UPT Di Sumatera Barat

Pada pengunjung tahun 2019, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 secara resmi membentuk Badan yang merupakan peralihan dari Badan Nasional Penempatan dan Pelindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) dengan nama baru yakni Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI). Sehingga BP3TKI Padang sebagai perpanjangan tangan dari BP2MI di daerah menyesuaikan penyebutan unit dengan nama Unit Pelaksana Teknis BP2MI Padang wilayah Sumatera Barat atau yang dikenal dengan UPT BP2MI Padang. Di bawah kepemimpinan Dra. Lismia Elita, BP3TKI Padang bertransformasi untuk tidak hanya fokus untuk melayani penempatan namun memberikan pelindungan bagi Pekerja Migran asal Sumatera Barat.

Pandemi Covid 19, juga memberikan dampak dalam upaya BP2MI Padang memberikan pelayanan penempatan dan pelindungan kepada PMI dan masyarakat. Pada Maret 2020, seusai dengan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan RI No. 151 Tahun 2009 tentang Penghentian Sementara Penempatan Pekerja Migran Indonesia maka pelayanan penempatan dilakukan penghentian. Sehingga pada tahun 2020, UPT BP2MI Padang yang di bawah pimpinan Joko Purwanto, S.Sos berfokus untuk memberikan pelayanan pelindungan dan kepulangan bagi PMI asal Sumatera Barat yang kembali ke tanah air.

Tahun 2021 menjadi tahun dimana UPT BP2MI Padang berbenah untuk peningkatan pelayanan pelindungan PMI baik itu sebelum, saat dan setelah bekerja. Dalam hal ini, UPT BP2MI Padang menguatkan koordinasi dengan stake holder terkait terutama dengan Dinas yang membidangi tenaga kerja baik Provinsi maupun dengan Kabupaten/Kota. Dan pada tahun 2022 sebagaimana keluarnya Peraturan BP2MI Nomor 06 tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, UPT BP2MI Padang  bertransformasi menjadi Balai pelayanan Pelindungan Pekerja migran Indonesia (BP3MI) Sumatera Barat.

Selain berhasil melaksanakan Rapat Koordinasi yang bekerjasama dengan Gubernur Sumatera Barat, BP3MI Sumatera Barat juga mengusung penandatanganan MOU daerah dengan BP2MI. Dibawah pimpinan Bayu Aryadhi, S.Kom sebanyak 16 Kabupaten/ Kota telah menandatangani MOU dengan BP2MI mengenai pelindungan Pekerja Migran Indonesia, 7 Perguruan Tinggi telah menandatangani PKS (Perjanjian Kerjasama) mengenai Penyelenggaraan Persediaan dan Harmonisasi Kompetensi CPMI serta dilakukannya Komitmen Bersama antara BP3MI Sumatera Barat dengan BPVP Padang terkait Penyelenggaraan Pelatihan Bahasa Asing bagi CPMI di Wilayah Sumatera Barat. Kedepannya BP3MI Sumatera Barat akan terus meningkatkan kinerja untuk memberikan pelayanan yang tebaik bagi PMI, dari Ujung Rambut sampai Ujung Kaki.